PPDS Hospital-Based 2024: Peluang untuk Putra Putri Daerah
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah secara resmi membuka pendaftaran untuk PPDS Hospital-based 2024 pada jumat 8 Agustus 2024 lalu. Berbeda dengan PPDS university-based, ternyata program PPDS Hospital-based ini memiliki target yang berbeda. Apa saja?
Daftar isi
PPDS Hospital-based 2024 menargetkan putra-putri daerah
Dalam sosialisasi PPDS RSPPU (Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama) yang dilaksanakan secara online pada hari Jumat 9 Agustus 2024, Direktur Jenderal Tenaga Kerja, Arianti Anaya, menegaskan bahwa sejak awal program ini mentargetkan para putra-putri daerah yang nantinya bersedia mengisi kekosongan kebutuhan spesialisasi di Daerah Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTPK).
Sebab, sejak awal pendaftaran, para calon PPDS ini diwajibkan memilih DPTK tempat mereka akan mengabdi pasca studi, yang mana daftar DTPK ini sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Kemenkes. Ada sejumlah kabupaten/kota di 15 Provinsi di tanah air yang masuk menjadi DTPK tempat penempatan pasca studi, dan kesemua daerah kabupaten/kota ini berada diluar area pulau Jawa dan Bali.

Bagi calon PPDS yang masuk dalam golongan non-PNS, maka PPDS ini nantinya akan ditugaskan ke DTPK yang sudah dipilih diawal pendaftaran, dan akan diangkat menjadi PNS di DTPK tersebut. Sementara calon PPDS yang merupakan PNS di daerah non DTPK, maka tidak bisa mendaftar. Hanya dokter PNS dari daerah DTPK saja yang bisa mendaftar dalam PPDS Hospital-based ini.
Poin Affirmasi Khusus bagi Putra-putri Daerah
Untuk memudahkan para putra-putri daerah DTPK, Kemenkes juga memberikan poin khusus bagi sejawat yang masuk dalam daerah afirmasi. Seperti diutarakan oleh Anna Kurniati, Direktur Pendayagunaan Tenaga Kerja Kemenkes, poin afirmasi ini akan ditambahkan pada nilai ujian CBT (computer-based test), sebab sejawat daerah afirmasi memiliki keterbatasan dalam mengakses ilmu pengetahuan dibandingkan sejawat yang bukan berada di daerah afirmasi.
Meskipun mendapat poin tambahan dalam nilai ujian CBT, peserta dari daerah afirmasi tidak langsung lulus seleksi. Peserta akan diterima jika nilai ujian CBT memang sudah melebihi passing grade yang ditetapkan.
Kemenkes juga memberi kemudahan dalam proses seleksi bagi sejawat di daerah dengan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan secara online atau melalui layanan di RS Vertikal milik Kemenkes yang berada di sekitar wilayah pendaftar. Tes seperti CBT juga akan diselenggarakan di daerah-daerah seperti halnya tes CPNS, tes psikologi seperti MMPI juga rencananya dapat dilakukan secara online. Untuk seleksi wawancara sekalipun, dapat dilakukan secara online. Hal ini akan memudahkan sejawat yang berada di daerah.
Status Kepegawaian sebagai PNS yang mengikat
Bagi calon PPDS yang merupakan PNS di daerah DTPK, maka PPDS akan kembali bekerja di daerahnya. Sementara bagi yang bukan PNS akan langsung diangkat menjadi PNS Kemenkes di daerah DTPK yang dipilih. Yang artinya, penempatan para PPDS ini di daerah sifatnya bukanlah seperti pengabdian layaknya para penerima beasiswa LPDP, tapi bersifat permanen sebagai PNS.
Setelah diangkat sebagai PNS, maka aturan kepegawaian yang berlaku akan mengikuti aturan PNS, yang artinya PPDS ini akan terikat sebagai PNS di daerah tersebut. Apabila ingin mengajukan mutasi, maka harus mengikuti aturan mutasi yang berlaku sesuai aturan Kemenpan RB.
PPDS Hospital-based 2024 menggandeng LPDP untuk Pembiayaan
Bagi pendaftar PPDS RSPPU ini, mereka akan secara otomatis terdaftar ke dalam beasiswa spesialis LPDP. Sebab dalam proses pendaftaran, peserta akan diminta mendaftarkan juga ke dalam beasiswa LPDP ni. Yang nantinya, jika peserta lulus seleksi PPDS Hospital-based, maka secara otomatis akan menjadi penerima beasiswa LPDP.
Beasiswa LPDP ini nantinya akan membantu memenuhi hak para peserta PPDS RSPPU. Sebab, PPDS RSPPU ini akan mendapatkan benefit yang mirip dengan penerima beasiswa LPDP, seperti tunjangan buku, bantuan dana untuk penelitian/seminar/publikasi, biaya transportasi, asuransi, bantuan biaya hidup (diluar gaji dan insentif), dan dana pendukung lainnya.

Kemudahan pembiayaan ini tentu akan sangat membantu bagi sejawat yang berada di daerah tergolong DTPK.
Nah, gimana menurut temen-temen? Apakah program ini sesuai dengan goal temen-temen?